Anarki dalam Demokrasi: Menerangi Wilayah Bayang-Bayang dalam PILKADA 9 Desember 2015

SEMAR - Anak Bajang Menggiring Angin

KEPALA DAERAH TERPILIH PILKADA 2015 HARUS RESPONS MASALAH INI

Pemikir Muda Lingkar Studi Terapan Filsafat, Ito Prajna Nugraha, saat menjadi pembicara dalam diskusi bertema ‘Kepemimpinan Tanpa Wajah dalam Pilkada’ yang digelar Forum Semar di Djati Food Festival, Jalan Raya Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, hari Kamis (3/12). 
Ditulis oleh Martahan Lumban Gaol 

TANGERANG SELATAN, SATUHARAPAN.COM – Pemikir Muda Lingkar Studi Terapan Filsafat, Ito Prajna Nugraha, mengatakan ada lima masalah pelik yang harus segera direspons kepala daerah terpilih Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2015, Rabu (9/12) mendatang. Menurut dia, kelima masalah pelik ini merupakan bukti beratnya demokrasi di Indonesia.

SEMAR 2“Sebagai hajatan demokrasi terbesar di dunia, hasil dari gelaran seleksi pemimpin daerah nanti harus mampu merespons lima persoalan pelik dan konkret,” kata Ito dalam diskusi bertema “Kepemimpinan Tanpa Wajah dalam Pilkada” yang digelar Forum Semar di Djati Food Festival, Jalan Raya Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, hari Kamis (3/12).

Dia menjabarkan, masalah pertama adalah meningkatnya jumlah pengangguran angkatan kerja usia produktif dalam lima tahun ke depan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada awal tahun 2015, dari 128,3 juta angkatan kerja usia produktif, tercatat 7,5 juta orang atau sekitar 5,81 persen adalah pengangguran terbuka. Bahkan, dipastikan angka ini meningkat dalam lima tahun ke depan.

“Masalah pertama ini berdampak pada kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan masalah selanjutnya,” kata Ito.

Salah satu staf pengajar Ilmu Filsafat di Universitas Pertahanan itu melanjutkan, masalah pelik yang harus segera direspons para kepala daerah terpilih juga adalah potensi kerusuhan massal dan konflik horizontal antarkelompok masyarakat, aliran politik, suku, ras, dan agama. Apalagi dengan menambahnya jumlah pemuda pengangguran, kemungkinan terjadinya konflik akan meningkat secara otomatis.

“Potensi konflik harus diantispasi oleh pasangan calon kepala daerah yang ada sekarang. Tapi masalahnya, niat itu tidak ada, aparat penegak hukum kita juga tidak sungguh-sungguh untuk mengatasi itu,” ucap Ito.

“Negara ini selalu mengatasi konflik seperti pemadam kebakaran, kalau ada baru datang, padahal konflik bisa diantisipasi,” dia menambahkan.

Respons Ketidakadilan

SEMAR 3Berikutnya, menurut Ito, kepala daerah terpilih juga harus segera merespons rasa keadilan yang semakin kurang dirasakan publik. Dalam tatanan pemerintah politik yang kian desentralistik, kepemimpinan akan semakin dibuat anonim di dalam mekanisme sistem. Negara-negara maju, kedisplinan, keefektifan, dan sistem birokrasi yang tertata rapi, mampu mengatasi masalah ini.

Namun di Indonesia, dia melanjutkan, anonimitas sistem hanya akan membuat pemimpin dan aparatur birokrasi semakin canggih menyembunyikan cacatnya di balik slogan-slogan mekanisme hukum dan demokrasi. Akibatnya, rasa keadilan publik semakin tidak terpenuhi.

“Perubahan begitu cepat terkait hajat hidup orang banyak, semua terjadi begitu tidak adil, semakin lama, sistem kita semakin terdesentralisasi. Desentralisasi dalam sistem bernegara untuk mencegah rezim seperti Orde baru, tapi banyak syaratnya. Di negara-negara Barat, sistem saling menjaga dan ada kedisplinan saling cek dan ricek antaraparat membuat desentralisasi berjalan dengan baik,” kata Ito.

Dia juga meminta kepala daerah terpilih nantinya tidak masuk dalam sistem demokrasi yang ditunggangi kepentingan kelompok tertentu. Sebenarnya, wajar bila para calon kepala daerah mengandalkan sokongan para pemilik modal yang memiliki kepentingan politik masing-masing, karena saat ini biaya politik cukup tinggi. Tapi, hal itu tidak lantas membuat para kepala daerah terpilih terjebak. Para kepala daerah terpilih harus mampu menegakkan nilai-nilai Pancasila dan terus berlandaskan pada Undang-undang Dasar 1945 dalam menjalakan tatanan pemerintahannya.

“Biaya politik begitu mahal, baik jadi eksekutif ataupun legislatif. Semakin mahalnya ongkos politik membuat konsekuensi logisnya dia tak bisa andalkan diri sendiri, harus cari pemilik modal. Tapi jangan mau jadi ditunggangi oligarki. Kepala daerah harus bisa mengendalikan investor, bukan malah sebaliknya,” ucap Ito.

Terakhir, menurut dia, kepala daerah terpilih juga harus menurunkan potensi ketidakpeduliaan masyarakat terhadap demokrasi yang berjalan di Indonesia. Sebab, bila dilihat kondisi saat ini, tingkat partisipasi pemilih dalam proses demokrasi di Indonesia semakin menurun.

Oleh karena itu, dia meminta para kepala daerah terpilih membuktikan diri dengan sungguh-sungguh bahwa dirinya layak menjadi pemimpin. Sebab, kekuatan-kekuatan antidemokrasi tengah bersembunyi dan mengintip mencari peluang membalikkan tatanan yang tengah dibangun di Indonesia saat ini.

forum-semar-3“Demokrasi itu sendiri menjadi pertaruhannya. Ketidaklayakan pemimpin terpilih secara demokratis hanya akan meningkatkan apatisme warga terhadap proses demokrasi. Di balik apatisme ini sebenarnya kekuatan antidemokrasi mengintip dan dapat menjungkirbalikkan tatanan demokrasi dalam sekejap,” tutur Ito.

Editor : Sotyati

 

MEMBONGKAR INVESTASI PADAT KARYA

Pemberitaan oleh kanaltangerang.com

SEMAR 4

SERPONG-Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) diminta serius untuk membenahi investasi swasta. “Saat ini perkembangan swasta lebih pesat dibanding pemerintahan.

Bukan hanya menunggu investasi, seharusnya Pemkot Tangsel memoles dan meningkatkan jumlah investor padat karya,” kata Ananta Wahana dalam diskusi “kepemimpinan tanpa wajah” di Djati Food Festival, Serpong, Kamis (3/12/2015).

Selain itu anggota DPRD Provinsi Banten itu juga menyoroti angka kemiskinan di Kota Tangsel. Sementara itu, narasumber dari Lingkar Terapan Filsafat, Ito Prajna Nugroho mengatakan, sejak reformasi, corak kepemimpinan di tingkat nasional maupun lokal, eksekutif maupun legislatif, sebetulnya bersifat tanpa wajah.

Kepemimpinan tanpa wajah adalah efek yang muncul dari bertumbuh suburnya underground economy dan underground politics. Wilayah bayang-bayang dalam ekonomi dan politik yang mendikte jalannya kebijakan ekonomi negara dan politik publik di wilayah terang.

Menurut Ito, transparansi dan legalitas sistem hukum sama sekali bukan jawaban atas persoalan ekonomi politik berbayang-bayang ini. “Hingga saat ini, kita sulit menentukan wajah pemimpinnya sendiri,” katanya. (abr)

 

KETIKA NEGARA ASYIK BERPERAN SEBAGAI BROKER

Jumat, 4 Desember 2015 | 01:26:22 WIB POLITIK, Uncategorized
Ito Prajna Nugroho bersama Ananta Wahana saat gelar diskusi Study General oleh Forum Semar, di Tangsel, Kamis 3 Desember 2015.
Ito Prajna Nugroho bersama Ananta Wahana saat gelar diskusi Study General oleh Forum Semar, di Tangsel, Kamis 3 Desember 2015.

TANGSEL – Pemikir Muda Ito Prajna Nugroho menilai, menyebut wali kota Tangerang Selatan (Tangsel) cenderung sebagai broker bagi pare pengembang. Karena, menurut Ito, wali kota yang seharusnya seharusnya mengendalikan pengembang, justru disetir oleh pengembang.

“Kalau kita lihat, pengembang di wilayah Tangsel itu kan semau-maunya sendiri, dan tidak mau dikendalikan. Justru malah mengendalikan wali kota. Kalau seperti ini, wali kota hanya seperti broker saja,” ujar Ito Prajna Nugroho saat diskusi Study General yang digelar oleh Forum Semangat Rakyat (Semar) di Djati Food Festival, Serpong, Kota Tangsel, Kamis 3 Desember 2015.

Dalam diskusi ini, Ito juga menyoroti tentang banyaknya angka pengangguran di wilayah Kota Tangsel. Semakin tingginya angka pengangguran, menurut Ito, sangat berpotensi terhadap konflik. “Angka pengangguran di Tangsel itu cenderung meningkat. Kalau pun diklaim berkurang, itu karena masyarakat yang mencoba untuk survival (bertahan hidup-red) dengan cara-cara mereka. Tapi bukan karena kebijakan pemerintah,” paparnya.

Dalam diskusi ini, Ito juga menyinggung tentang banyaknya calon kepala daerah yang maju dalam kontes Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2015 tidak membawa nilai-nilai Pancasila dalam kampanye politik yang dilakukan.

Padahal, menurut Ito, Pancasila merupakan rumusan kekuasaan lengkap yang menyajikan kerangka panduan terbaik bagi penguasa, sehingga bertanggung jawab menjalankan kekuasaan negara yang diberikan. Pancasila, ialah dasar penyelenggaraan kekuasaan negara Indonesia dan seharusnya menjadi prinsip moral para pemimpin bangsa.

“Pancasila merupakan rumusan kekuasaan paripurna yang menyajikan formula terbaik bagi mereka yang berkuasa. Pancasila merupakan dasar penyelenggaraan kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menentukan prinsip moral para pemimpin politik,” paparnya.

Sementara, Koordinator Forum Semar, Ananta Wahana mengatakan, ini adalah untuk ke 3 kalinya Forum Semar menggelar diskusi. Adapun diskusi ini, kata Ananta, bertujuan untuk memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Pesertanya sendiri, lanjut Ananta, ormas, mahasiswa dan para awak media, atau jurnalis. “Kita ingin memberikan pendidikan politik yang benar kepada masyarakat,” pungkasnya. (WH)

 

Tita Rubi - Senyap - The Hollow Face of Power

Posted on December 4, 2015 in Jurnal, Liputan

Share the Story

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top