Keugaharian Prasyarat Keadilan: Filsafat Platon di hadapan Para Perwira Polisi Negara

KEUGAHARIAN PRASYARAT KEADILAN

Filsafat Platon di hadapan Para Perwira Polisi Negara

 

 

Keugaharaian bukanlah sesuatu yang abstrak melulu teoretis, sebab keugaharian memberikan kegunaan yang dahsyat bagi mereka yang memilikinya. Demikianlah kira-kira jawaban Sokrates kepada Kritias dan Xarmides ketika mereka bertukar pikiran dan beradu wacana mengenai keugaharaian. Dalam bahasa Yunani, keugaharian disebut sebagai Sophrosune. Dalam bahasa Inggris istilah tersebut disadur ke dalam kata moderation, sebuah kata yang pas meskipun kurang menunjukkan inti dari konsep keugaharian sebagaimana dimaksudkan oleh pemikir terbesar sepanjang segala zaman, Platon.

Di Indonesia, seorang filsuf Jesuit muda lulusan Université Paris I – Pantheon, Sorbonne, salah satu universitas tertua di dunia, A. Setyo Wibowo, menekuni pemikiran Platon lembar demi lembar, kata demi kata. Berkat jasa A. Setyo Wibowo, yang juga adalah Ketua Program Studi Filsafat STF Driyarkara dan Direktur Penelitian pada Lembaga Studi Terapan Filsafat, sophrosune memiliki satu terjemahan apik ke dalam bahasa Indonesia, yaitu keugaharian. Romo Setyo, panggilan akrab A. Setyo Wibowo, memberikan penjelasan panjang-lebar dan kuat mengenai hal ini di dalam buku terbarunya yang merupakan terjemahan sekaligus tafsiran atas salah satu karya Platon, yaitu Xarmides. Diterbitkan oleh Penerbit Kanisius pada 2015 ini, buku tersebut bukan hanya memiliki desain yang apik nan ugahari, tetapi juga isi yang padat berbobot dan bernilai guna tinggi.

Bobot etis-filosofis dan nilai guna politis-praktis dari buku A. Setyo Wibowo inilah yang juga membuat buku ini dibedah diseminarkan dengan sangat bagus oleh para punggawa keadilan Negara, para perwira polisi Kepolisian Republik Indonesia, di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) RI pada 30 September 2015. Seminar bedah buku menghadirkan narasumber kelas wahid, yaitu Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno, guru besar filsafat penerima bintang mahaputera Negara, dan Budiman Sudjatmiko, aktivis pro-demokrasi anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bidang pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah dan pemilihan umum. Dengan Ito Prajna-Nugroho bertindak sebagai moderator, dan A. Setyo Wibowo sendiri selaku penanggap, diskusi seminar berjalan seru, dan peserta para perwira polisi mengajukan pertanyaan-pertanyaan tajam yang tepat mengena pada jantung persoalan yang diangkat Platon dibuku Xarmides.

Mendapat kehormatan sebagai pembicara pertama, Budiman Sudjatmiko secara kritis menjelaskan mengenai perbedaan antara ‘Manusia Politik’ dan ‘Politisi’. Bagi Budiman Sudjatmiko, keugaharian itu terkait erat dengan manusia politik, yang tahu bahwa ia secara bersamaan tahu (memiliki pengetahuan) secara baik tentang hal-hal yang ia ketahui, sekaligus tahu tentang hal-hal yang tidak ia ketahui. Maka manusia politik juga adalah orang-orang yang tahu batas, tidak kebablasan, dan tahu malu. Itulah sebabnya bagi Budiman Sudjatmiko, manusia politik selalu ditandai oleh 5 (lima) hal utama: 1) ia punya ketajaman ide, 2) ia punya kepekaan empati, 3) ia punya kemampuan organisasi, 4) ia punya hasrat kuasa yang baik, 5) ia punya kemampuan retorika. Kelima hal utama ini menjadi keutamaan, atau dalam istilah Budiman Sudjatmiko keutamaan keugaharian, bagi manusia politik. Namun sayangnya, politik Indonesia dipenuhi oleh ‘politisi’ yang jauh dari keugaharian, seringkali bersikap bablas tidak tahu malu, dan asing dengan kelima keutamaan pokok tersebut, demikian dijelaskan oleh Budiman Sudjatmiko.

Lebih jauh lagi Budiman Sudjatmiko menjelaskan bahwa manusia politik adalah orang-orang yang seringkali tidak mengancam, tetapi justru dianggap sebagai ancaman oleh pihak otoritas. Sebabnya tidak lain karena satu hal yang dimiliki manusia politik, dan tidak dimiliki para politisi, yaitu orisinalitas gagasan/ide. Ide, demikian dijelaskan Budiman Sudjatmiko, sering dianggap sebagai sesuatu yang mengancam. Padahal, ide sesungguhnya tidaklah dapat diadili, apalagi diberangus. Ide baru menjadi sesuatu yang bermasalah jika efek ide tersebut kemudian membuat orang bertindak melawan hukum dan merugikan kepentingan masyarakat luas. Tetapi bahkan di tahap ini sekalipun, pihak otoritas sebetulnya perlu mampu secara ugahari memahami ide sebagai dirinya sendiri, dalam segala keluasannya, seberapapun anehnya sebuah ide. Budiman Sudjatmiko menutup uraiannya di hadapan para perwira kepolisian dengan kutipan dari filsuf-senator Romawi, Cicero, yang berbunyi: solus populi suprema lex (kebaikan bagi warga masyarakat adalah hukum yang tertinggi). Di tengah hingar-bingar arus informasi publik yang sesak dengan permasalahan sekaligus pencitraan, tidak setiap hari kita dapat memperoleh penjelasan kritis filosofis seperti ini dari pikiran seorang tokoh politik Indonesia, Budiman Sudjatmiko.

Prof. Franz Magnis-Suseno, setelah uraian Budiman Sudjatmiko, secara berani dan terang-benderang menyatakan bahwa keugaharian merupakan keutamaan yang mutlak harus dimiliki setiap petugas polisi di manapun dan kapanpun. Filsuf Indonesia penulis buku monumental Etika Politik ini menjelaskan bahwa polisi merupakan representasi keadilan Negara yang langsung berhadapan dengan masyarakat di segala lapisan. Baik atau buruknya persepsi masyarakat atas keadilan penyelenggaraan kekuasaan Negara sangat ditentukan oleh sikap dan perilaku para petugas kepolisian.

Menurut Prof. Franz Magnis-Suseno, keugaharian membuat polisi memiliki rasa kemantapan dalam menjalankan tugas. Sebagaimana dijelaskan dengan jernih oleh Prof. Magnis, keugaharian mampu membuat para petugas polisi mampu memilah secara jelas terpilah-pilah antara rasa keadilan dan tuntutan ketaatan pada atasan, antara kebaikan dalam bertugas dan kemungkinan penyelewengan kekuasaan, antara suara hati dan desakan situasi. Dalam bahasa Franz Magnis-Suseno, keugaharian memampukan polisi untuk berani bertindak baik dan benar, dan bukan sekadar taat menjalankan tugas. Tanpa keugaharian niscaya keadilan ambruk! Hal ini menjadi semakin penting jika kita mengingat bahwa di era setelah reformasi polisi memainkan peran yang sangat besar dalam menjaga keadilan tatanan sosial, khususnya setelah tentara (TNI) kembali masuk ke barak. Polisi, atas nama keadilan, dibenarkan untuk menggunakan kekerasan (senjata) sebagai sarana terakhir penegakan hukum. Fakta ini membuat keugaharian semakin penting dimiliki polisi untuk mampu bukan saja menahan-diri, tetapi juga memeriksa-diri sejauh mana polisi telah setia kepada tanggungjawabnya sebagai pelayan publik, demikian dijelaskan Prof. Magnis-Suseno. Petugas polisi yang ugahari adalah polisi yang memiliki keringanan (sikap tanpa beban) dalam bersikap baik, tulus dalam bersikap, demikian dikatakan Franz Magnis-Suseno.

Di akhir uraiannya, Prof. Franz Magnis-Suseno secara mengejutkan mendeklarasikan serta membacakan apa yang disebutnya sendiri sebagai 5 (lima) tuntutan etis bagi para petugas polisi. Tuntutan etis itu terdiri dari:

  1. Jangan engkau siksa para tahanan,
  2. Jangan engkau peras rakyat,
  3. Jangan engkau pernah mau disogok,
  4. Jangan engkau bersaksi palsu/bohong,
  5. Jangan engkau membunuhi rakyat.

Meskipun sempat membuat aula PTIK berubah hening-senyap selama beberapa saat, namun 5 tuntutan etis yang dibacakan oleh Prof. Magnis-Suseno tersebut pada akhirnya mendapatkan sambutan meriah, bahkan standing ovasion, dari para hadirin termasuk Kepala Program Studi Ilmu Kepolisian STIK-PTIK, Bapak Kombes Pol. Chrysnanda.

Para peserta seminar, seperti Andi Wibowo (mahasiswa doktoral PTIK), Sambodo Purnomo (mahasiswa doktoral PTIK), dan Bapak Strisno (Staf pengajar PTIK), mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang semakin menghidupkan diskusi dan secara akademis-intelektual sangat berbobot. Acara ditutup oleh kata-kata penulis buku, A. Setyo Wibowo, yang menegaskan bahwa Platon tidak memaksudkan buku tentang keugaharian sebagai wacana diskusi belaka, melainkan justru dimaksudkan sebagai suatu kekuatan tindakan yang memiliki efek-efek langsung bagi setiap orang yang hendak menjadi ugahari, khususnya para polisi yang mengemban tanggungjawab sebagai penjaga tatanan keadilan dan penegak hukum. (IPN/FXHC)

 

Posted on September 30, 2015 in Artikel, Jurnal, Liputan

Share the Story

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top