Kekuasaan untuk Melayani

11873024_1625797231030022_258580570_o - Copy

KEKUASAAN UNTUK MELAYANI

Oleh:

A. Setyo Wibowo

Telah terbit di Tanda-Tanda Zaman,

Majalah Basis, No. 01-02, Tahun ke-64, 2015, hl. 2-3.

 

 

Kegaduhan setelah pilpres masih jauh dari akhir. Koalisi-koalisian politisi di DPR sibuk bersitegang satu sama lain, dan beberapa partai pecah. Kalau tujuan partai mengabdi bangsa, mengapa susah menyatukan visi bersama? Bila retorika “mengabdi bangsa” dilepaskan, parpol sejatinya dibentuk sebagai kendaraan untuk meraih kekuasaan. Koalisi pro-Prabowo “di luar kekuasaan” bukan karena niat mulia ingin menjadi oposisi, melainkan karena tidak punya pilihan lain kecuali menggalang kekuatan untuk menghambat penguasa saat ini, atau menyiapkan diri untuk merebut kekuasaan lima tahun mendatang.

Di balik hingar bingar politik, kita bertanya: untuk apa orang berebut kekuasaan? Mengabdi bangsa? Ah, mengurusi hidup sendiri saja susah, kok mau-maunya kerja buat orang lain? Munafik. Jawaban yang lebih masuk akal: karena berkuasa itu enak!

 

Mencari Duit

Zaman Orde Baru sungguh enak: penguasa bisa mengatur semua semaunya. Anak-cucu dan kerabat bekerja di tempat basah, bergelimang uangnya. Politik menjadi pekerjaan, berkuasa adalah sarana mendapatkan uang, yang dipakai untuk memuaskan hasrat tak terbatas akan makan, minum dan seks. Selain kenikmatan, uang juga penting untuk mendapatkan rasa nyaman. Barisan lawyer dan jasa keamanan memelihara rasa nyaman Anda berkat uang. Lucunya, dengan model agama transaksional, maka “korupsi setahun dihapus persembahan korban sehari”. Dengan uang persembahan yang besar, Tuhan bisa disuap untuk menjatahkan kenikmatan akherat.

 

Mencari Kehormatan

Tetapi mungkin motif orang berkuasa tidak serendah itu. Ada orang merasakan enaknya berkuasa bukan pertama-tama karena soal duit. Ia bukan orang yang mementingkan harta. Idealismenya untuk berkuasa lebih didorong oleh hasrat menyala-nyala di dada sejak mahasiswa untuk mensejahterakan negaranya.

Rasa cinta, rasa bangga diri, hasrat menyala untuk berkorban demi kejayaan bangsa menjadi drive utama untuk mati-matian bertempur mempertaruhkan segalanya demi kekuasaan. Kaum philothumos, pecinta pride and honor, adalah orang yang mencari kekuasaan karena cinta emotifnya di dada. Dengan bergurau Platon berkisah bahwa orang jenis ini, kalau nafsunya menjadi Pemimpin Besar tidak kesampaian, apa pun akan ia lakukan, bahkan menjadi boss kaum pecundang pun akan diusahakan, demi merasakan nikmatnya menjadi pemimpin (Platon, The Republic, 475a-b). Kehormatan dan rasa ingin dihormati menjadi pendorong utama untuk mencari kekuasaan.

Ibarat gembala itik, pecinta kehormatan adalah orang yang menikmati kekuasaan karena bisa menggiring bebek-bebek untuk mengekornya. Sementara pecinta uang, bisa diumpamakan gembala kambing, yang bersusah payah membuatkan kandang dan mencarikan rumput segar bukan demi kesejahteraan para kambing, melainkan supaya kelak bisa disembelih dan dijual daging serta kulitnya untuk mendapatkan duit bagi dirinya sendiri.

 

Terpaksa

Namun ada orang yang berkuasa, menjadi gembala, karena “terpaksa”. Ia bukan orang yang suka pada uang, bukan pula pencari kehormatan. Ia menjadi gembala, masuk ke kekuasaan, karena dipaksa oleh keadaan (Platon, The Republic 347c-d). Kekuasaan bukanlah sesuatu yang dikejar karena dianggap baik, melainkan diterima sebagai necessary evil (hal buruk yang mau tak mau harus dilakoni). Ia terpaksa turun tangan karena tak hadirnya kebaikan. Oleh karena “terpaksa”, bila kekuasaan sudah saatnya berhenti, dengan cepat ia menyingkir. Ibarat menjalani “hukuman”, posisi pemimpin politik tidak pernah menjadi minat utamanya, namun harus dijalani, karena kondisi memaksanya untuk turun.

Dalam arti itulah, menjadi pemimpin berarti memberikan diri demi kepentingan orang lain. Manusia pada dasarnya egois. Motif utama kekuasaan umumnya adalah melayani kepentingan diri (dalam ujud uang atau kehormatan). Hanya kondisi keterpaksaan yang memastikan bahwa orang berkuasa “demi orang lain”.

 

Model Baru

Tanggal 3 November 2014, saat Bedah Buku di Balai Agung, Balaikota DKI Jaya, Bp. Ahok berkisah: “Saya belajar kepemimpinan dari Bapak saya. Pemimpin harus memutuskan. Kalau ada orang butuh, harus diputuskan dibantu. Perkara uangnya dari mana, itu urusan belakangan. Tetapi keputusan harus diambil, tidak boleh ditunda. Dan Bapak gue rada gila. Kalau orang punya duit 100 membantu 10, itu baik, sesuai aturan agama. Kalau orang punya 100 lalu memberi 80, itu orang yang sangat baik. Tidak terbayangkan orang seperti itu. Bapak gue gila. Dia gak punya uang, lalu minjam 100 untuk membantu orang. Makanya, setelah Bapak meninggal, gue diwarisin banyak cek mundur (hutang) yang harus dilunasi.”

Ahok banyak belajar dari Ayahnya bahwa memimpin artinya “membantu rakyat yang susah”.

Orang memimpin bukan karena mencari duit (karena ia bahkan harus keluar uang), bukan pula karena hendak mengejar rasa hormat (bagaimana mengharapkan kehormatan dari orang-orang yang butuh bantuan kita). Memimpin itu terjadi begitu saja karena dipaksa oleh keadaan. Ia memimpin karena sadar “kalau bukan saya, kondisi akan lebih buruk. Buktinya banyak orang susah tidak terurus karena tidak becusnya para politisi mengurusi warganya”.

Laporan Majalah Tempo, 30 November 2014, “Pemerintah Yang Baik adalah Pelayan”, menampilkan sosok Andi Idris Syukur, Bupati Barru (di Sulawesi Selatan). Nyaris sama dengan figur Ahok, bupati Barru ini mengaku: “Bapak saya adalah bupati di sini pada 1980-1985. Saya belajar banyak dari beliau. Seluruh karier saya habis sebagai birokrat, dan saat ini saya bukan orang partai. Pemerintah yang baik adalah pelayan yang baik.”

Seperti yang dilakukan Ahok di Jakarta, bupati Barru membenahi birokrasi. Ia mempermudah investasi. Dari 129 izin di 19 satuan kerja perangkat daerah, ia pangkas menjadi 12 izin, dan semuanya di satu kantor pelayanan terpadu. Ia berhasil melipatgandakan ribuan persen investasi yang masuk ke Barru (dari 42 miliar menjadi 1, 5 trilyun). Dan ambisinya hanya satu: “siapa pun bupatinya, rencana sudah kamu buat sampai 20 tahun mendatang”. Andi Idris bekerja bukan demi dirinya sendiri, tetapi demi kemajuan daerahnya. Dan ini bukan retorika kosong, karena ia sendiri bersih.

Ahok (kutu loncat partai), Risma dan Andi Idris berasal usul dari birokrasi (bukan partai), Jokowi pun sejatinya bukan orang partai. Orang-orang ini bekerja keras melayani rakyat. Semua ini sangat kontras dengan orang-orang partai yang hari-hari ini rajin bersikutan saling jegal karena nafsu melayani diri.***

Posted on September 12, 2015 in Artikel

Share the Story

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top