MEMAKNAI SUMPAH PEMUDA DI OMAH DONGENG MARWAH, KOTA KUDUS

kudus 4“Boleh merokok (kretek)!” Tanda ini dapat kita jumpai di penjuru-penjuru taman, ruangan, dan kamar di kompleks Rumah Dongeng Marwah di Kota Kudus, Jawa Tengah. Dikenal juga sebagai ‘Rumah Sehat’ Griya Balur Kudus (Rumah Sehat, dan bukan ‘rumah sakit’ (red.)), Omah Dongeng Marwah mengambil tempat di pinggiran Kota Kretek Kudus nan asri, dan terdiri dari beberapa bangunan berdinding batu-bata merah, taman dan gazebo yang tertata rapi, serta joglo utama bergaya jawa-Kudus yang dibangun secara apik.

Tanda “Boleh Merokok Kretek” mungkin sejiwa dengan semangat kota tua ini sebagai salah satu pusat industri kretek terbesar dunia, yang juga salah satu sumber devisa negara terbesar. Kudus Kota Kretek, begitulah tulisan raksasa yang akan menyambut kita di gerbang kota Kudus, tetangga Kota Santri Demak.

kudus 5Pada 9 Oktober 2015, lima orang pemikir kebangsaan didaulat sebagai narasumber dalam diskusi di Omah Dongeng Marwah bertajuk ‘Masihkah Kita Miliki Rasa Nasionalisme? Refleksi Sumpah Pemuda‘. Menghadirkan Mohamad Sobary (Mantan Pemimpin Umum Kantor Berita Antara dan Anggota Pengurus Masyarakat Bangga Produk Indonesia), Salamuddin Daeng (Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia), Kyai Nuril Arifin (Pengasuh Pondok Pensantren Sokotunggal Semarang), Soedaryanto (Anggota MPR/DPR RI periode 1992-1997 dan anggota komisi pertahanan DPA RI 1998-2002), dan A. Setyo Wibowo SJ (Ketua Program Studi Filsafat STF DRIYARKARA Jakarta dan Direktur Penelitian Lembaga Studi Terapan Filsafat), diskusi kebangsaan berjalan seru dari pukul 18:00 hingga pukul 23:00. Dihadiri oleh sekitar 70 orang peserta penuh minat dari berbagai kalangan, diskusi berjalan intensif sambil diselingi oleh penampilan apik grup musik Tambal Band yang membawakan lagu Kretek dan Laskar Petani karya Hasan Aoni Aziz, pendiri dan pengasuh Omah Dongeng Marwah.

kudus 6Mendapat kehormatan sebagai pembicara pertama, Soedaryanto, yang juga pendiri Komite Nasional Pergerakan Kebangsaan dan pernah menjadi guru/penasihat politik Jenderal TNI (Purn.) Ryamizard Ryacudu, menjelaskan nasionalisme dalam konteks ‘situasi batas’ yang dialami oleh Indonesia saat ini. Penting untuk dicatat bahwa ‘situasi batas’ (Jerman: Grenzsituation) adalah istilah filsafat yang pertama kali digagas oleh filsuf Karl Jaspers untuk menunjukkan kecemasan dan kegelisahan eksistensial manusia di hadapan keterbukaannya terhadap kemungkinan-kemungkinan di masa depan. Istilah ini kemudian di-plekoto (atau: diambil-alih dan ditafsir secara bebas mendekati semena-mena!) oleh Carl Schmitt untuk menunjukkan kasus-kasus ekstrem (extremus necessitatis casus) yang harus dihadapi suatu tatanan politik dan menuntut Negara untuk mengambil keputusan politis-eksistensial di saat genting, termasuk di antaranya ‘menangguhkan’ tatanan demokrasi jika diperlukan.

Soedaryanto menjelaskan secara mudah dipahami bahwa ‘situasi batas’ yang dimaksudkannya adalah semacam situasi peralihan (transisi) dari tatanan yang sudah tidak lagi bekerja menuju tatanan baru yang belum terbentuk. Singkatnya, peralihan dari masa lalu yang sudah tutup buku menuju ke masa depan yang lembarannya belum terbuka. Soedaryanto berpendapat bahwa situasi seperti ini menciptakan kebingungan tersendiri, kebingungan yang membuat para pemegang kekuasaan negara tidak tahu harus melakukan apa, dan justru membuat semakin kacaunya (padamnya) rasa nasionalisme. Yang menarik adalah dari asumsi ‘situasi batas’ ini Soedaryanto kemudian mengambil kesimpulan bahwa saat ini konstruksi berdemokrasi di Indonesia rancu. Di satu sisi, Pancasila yang digunakan sebagai dasar negara menyebutkan tentang musyawarah mufakat. Di sisi lain, pada persoalan penting, seperti pemilihan umum, yang berlaku adalah sistem one man one vote, yang menurut Soedaryanto tidaklah sesuai dengan asas musyawarah mufakat. Pengambilan kesimpulan yang ditarik dari asumsi yang kurang meyakinkan ini kemudian akan disanggah secara meyakinkan oleh pakar filsafat A. Setyo Wibowo.

kudus 2Sebagai pembicara terakhir sekaligus penutup diskusi, A. Setyo Wibowo menjabarkan secara komprehensif asal muasal (arkhé) nasionalisme, berikut sejarah kemunculannya di Eropa. Rentang sejarah dan kompleksitas konsep nasionalisme membuat rasa kebangsaan itu, dari dalam dirinya, dituntut untuk selalu diperbarui dan direvitalisasi sesuai dengan tantangan zaman yang berbeda-beda. A. Setyo Wibowo memberikan contoh adanya bangsa yang tidak memiliki negara, di antaranya Kurdi. Di samping itu ada yang satu bangsa, tapi beda negara, yaitu Korea (Selatan dan Utara).

Maka konsep Negara-bangsa Indonesia sebetulnya cukup jelas, meskipun memiliki kepelikan tersendiri di hadapan berbagai perbedaan yang ada. Perbedaan ini merupakan berkah sekaligus tantangan tersendiri bagi rasa nasionalisme. Itulah sebabnya mengapa demokrasi, dalam pendapat A. Setyo Wibowo, atas nama apapun, tidak bisa dan tidak boleh dikorbankan. Sebab hanya melalui demokrasi – bahkan dalam demokrasi yang dipahami setengah matang sekalipun – kekhasan perbedaan itu dapat terlestarikan dan terawat. Merawat demokrasi adalah merawat perbedaan, betapapun pedihnya, layaknya merawat jiwa (care for the soul).

kudus 1Membantah Soedaryanto, A. Setyo Wibowo memperlihatkan bagaimana dalam demokrasi one man one vote keberlangsungan minoritas dan hak-hak asasi lainnya dapat dijamin, suatu kekhasan yang dijamin Pancasila dan akan segera terancam jika Indonesia dikembalikan kepada sistem demokrasi musyawarah-mufakat à la Orde Baru, atau bahkan demokrasi terpimpin à la Orde Lama. Merujuk pada salah satu bukunya, Mendidik Pemimpin dan Negarawan – Dialektika Filsafat Pendidikan Politik Platon, A. Setyo Wibowo menegaskan bahwa yang diperlukan bukanlah bereksperimen mengganti tatanan politik yang sudah ada, melainkan justru memulai perubahan melalui pendidikan keutamaan kemanusiaan dan keutamaan kenegaraan bagi para calon pemimpin di segala lapisan, termasuk kader partai politik. Penulis buku Platon: Xarmides – Keugaharian ini menambahkan bahwa demokrasi memanglah jalan yang berat, namun layak ditempuh. Sebab hanya mereka yang terbaik saja yang memang pada akhirnya akan sanggup menempuh jalan berat itu.

kudus 3Perbedaan pandangan dan serunya diskusi memperlihatkan keberagaman cara pandang dan cara penghayatan nasionalisme, yang masing-masing menyumbangkan kekhasan tersendiri bagi nasionalisme Indonesia. Salamuddin Daeng, pengamat yang selalu kritis terhadap pemerintah ini mengatakan, saat ini masyarakat Indonesia banyak yang buta (lupa) sejarah. Akibatnya, tidak tahu asal-usul bagaimana nasionalisme terbangun. Kondisi ini membuat banyak yang acuh dengan kondisi negara yang sedang kritis. “Tanah misalnya, saat ini sebagian besar tanah kita sudah dialokasikan untuk asing dengan berbagai kepentingan. Untuk pertambangan, perkebunan, hingga perminyakan. Totalnya sekitar 175 juta hektare,” kata pengamat kelahiran Sumbawa ini.

Mohamad Sobary banyak bercerita tentang pendampingan yang dilakukannya bagi petani tembakau di Temanggung. Bersama petani dia ingin melawan kebijakan negara yang kurang memihak pada petani tembakau. “Ini tarikat saya, yaitu membela petani. Mohamad Sobary bahkan membuat renungannya sendiri atas acara diskusi nasionalisme di Omah Marwah, dan kemudian dimuat di laman Koran SINDO. (silakan meng-klik tautan untuk membuka laman Koran SINDO)

Sementara bagi Kyai Nuril Arifin data-data yang disampaikan Salamuddin Daeng sebetulnya tidak perlu dikhawatirkan. Menurutnya, pemerintah memang tidak paham nasionalisme tapi masih ada rakyat dan Nahdlatul Ulama (NU). NU adalah benteng terakhir bangsa. “Selagi masih ada NU, saya tidak khawatir,” kata pengikut setia Gus Dur ini. “Nasionalisme itu tiket masuk surga,” tambahnya.

sketsa diskusi - griya balur kudusRamainya perdebatan diskusi, dan para peserta yang setia tidak beranjak dari awal hingga akhir acara, membuktikan bahwa sesuai semangat para pemuda bangsa 87 tahun lampau, nasionalisme merupakan sebuah laku sarat pengorbanan setiap warga negara, melalui cara dan jalannya masing-masing, untuk membaktikan yang terbaik yang dapat dibaktikannya bagi lingkungan sekitarnya, masyarakat, dan terutama Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Tim Redaksi – IPN/FHC)

Posted on October 26, 2015 in Liputan

Share the Story

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top