Menteri Pertahanan: Indonesia dan Perang Modern

Jend. TNI. Purn. Ryamizard Ryacudu

Menteri Pertahanan: Perang Modern Ancam Indonesia

Bisnis.com, BANDUNG – Perang seringkali dipandang melalui perseteruan kedua pihak yang menggunakan senjata, namun, tidak pada zaman ini. Menurut Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu, bahaya yang mengancam Indonesia kini bukan lagi perang senjata, melainkan, perang modern.
Perang modern dipandang sebagai perang yang dilakukan melalui infiltrasi ke dalam negara pada berbagai aspek kehidupan, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, hukum, dan keamanan. Hal ini dilakukan perlahan, salah satunya melalui pengubahan UUD 1945 sedikit demi sedikit yang tujuan akhirnya akan menggantikan Pancasila.

“Perang ini dilakukan dengan mencuci otak masyarakat secara perlahan-lahan, atau melalui politik adu domba. Cara ini sangat berbahaya, karena bisa menimbulkan perselisihan internal, seperti pemberontakan atau perang saudara,” ucap Ryamizard di Gedung Selaru, Fakultas Ilmu Terapan, Telkom University, pada Senin (07/12/2015).

Adapun tujuan dari perang modern ialah untuk menguasai sumber-sumber perekonomian, sistem tata kelola pemerintahan dan aturan hukum (Rule of Law) dari sebuah negara.

Untuk menghadapinya, Ryamizard mengaku telah memiliki beberapa strategi, diantaranya, pertama dengan menerapkan sistem pertahanan bersifat semesta melalui konsep bela negara.

“Melalui bela negara ini, dalam diri seseorang akan terbentuk karakter disiplin, optimisme, kerjasama, dan kepemimpinan yang berguna untuk ikut menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negaranya,” jelasnya.

Kedua, ia juga membentuk kerjasama dengan kementerian terkait untuk mengimplementasikan konsep kebijakan nasional bela negara tersebut, dan ketiga, membentuk kader-kader bela negara.

“Nanti kader-kader ini disebarkan di seluruh wilayah Indonesia untuk memberikan pendidikan mengenai bela negara, pendidikannya juga bukan wajib militer, tapi bagaimana pemikiran kita itu tetap ke Indonesia dan pada Pancasila,” ujar Ryamizard.

Pendidikan tersebut akan diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat, mulai dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga individu yang telah bekerja, tak terkecuali para pejabat negara.

“Kami sudah melaksanakannya, untuk orang yang bekerja seperti orang bank dan lainnya, sudah banyak, ya 4-5 hari lah, yang penting dia paham bangsanya apa, dan dia mengerti ancaman terhadap bangsa dan negaranya,” ucapnya.

Posted on December 19, 2015 in Jurnal, Kenegaraan, Kepemimpinan & Pendidikan, Liputan

Share the Story

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top