Penegaraan Pancasila Pasca-1965

Penegaraan Pancasila Pasca-1965

 

Ito Prajna-Nugroho

Peneliti di Lembaga Studi Terapan Filsafat dan alumnus Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara

 

“Tidak ada negara di luar penegaraan. Adanya negara ialah karena dan selama manusia menegara. Menegara berarti bercakap-cakap. Percakapan itu mempersatukan. Andaikata menegara berhenti, maka lenyap juga negara. Karena menegara itu perbuatan manusia, jadi sebagai realisasi juga mengandung unsur kegagalan.” Demikian kata-kata filsuf Indonesia, Driyarkara, dalam tulisannya di majalah kebudayaan Basis, Tahun VI, April 1957, berjudul “Filsafat Kehidupan Negara”.

Ditulis dua belas tahun setelah kemerdekaan Indonesia, karya Driyarkara itu seperti telah jauh-jauh hari mengantisipasi peliknya problematika kehidupan sosial-politik Indonesia di bawah panji Republik. Benturan antar-aliran politik, korupsi, nepotisme, fanatisme ideologis, radikalisme agama, brutalnya perebutan kekuasaan, semua itu terang-terangan mempecundangi demokrasi dan menggerogoti fondasi kepentingan publik (res publica) yang menjadi dasar negara republik. Puncak kemelut itu tentu saja prahara sosial-politik pada akhir September 1965 hingga 1966, berupa “pembersihan” besar-besaran terhadap komunisme oleh golongan anti-komunis yang sejak beberapa tahun sebelumnya telah dibuat resah dan takut oleh politik agitasi PKI.

Konflik, baik sebagai potensi maupun peristiwa aktual, selalu memiliki ciri yang khas, yaitu kecenderungannya berubah brutal. Ketakutan dan irasionalitas, melalui histeria massa, adalah orgy yang dapat dengan mudah mengubah percikan konflik menjadi brutalitas, baik di tingkat personal maupun massal. Di titik paling brutal itu saling membinasakan adalah kanal alamiah setiap konflik. Sejarah peradaban manusia memiliki segudang contoh dari konflik dalam bentuknya yang paling brutal, seperti juga diperlihatkan oleh sejarah Indonesia dalam prahara 1965-1966. Sebagai warga yang mengalami langsung “kegilaan” prahara 1965, baik sebelum maupun sesudahnya, Driyarkara selalu mengajak untuk kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara.

Pancasila, dalam pandangan Driyarkara, adalah dasar negara yang menentukan bukan saja kodrat manusia Indonesia yang beradab berbudaya, tapi juga menentukan sikap perilaku negara beserta aparatusnya dalam menjamin serta melindungi keberlangsungan hidup warga di dalamnya. Pancasila menjadi dasar yang menentukan kewarasan, keadaban, dan keberadaan hidup menegara Republik Indonesia. Dalam bahasa Driyarkara, Pancasila harus dipandang dalam hubungannya dengan negara, dan bukan untuk mengatur-atur moral individu warga yang hak-hak pribadinya justru dilindungi oleh Pancasila. Maka seorang Rusia bisa saja menerima Pancasila sebagai Weltanschauung (pandangan hidup), tapi baginya Pancasila tidak dialami sebagai dasar negara (Driyarkara, 2006: 923).

Dengan kata lain, Pancasila sebagai dasar negara terutama berkaitan dengan moralitas negara, dan bukan mengurusi moralitas pribadi individual masing-masing warganya. Untuk itu, Pancasila memerlukan proses penegaraan terus-menerus dari manusia Indonesia, khususnya para pemimpin dan punggawa negara yang telah didaulat merawat kesejahteraan publik. Maka, segala bentuk kesewenangan dan kebiadaban, apalagi pembantaian dan pembunuhan massal, adalah bentuk kegagalan negara dalam menjamin keselamatan warga dan kepentingan publik yang seharusnya dilindungi, sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila sebagai dasar negara.

Negara justru akan semakin gagal jika menolak mengakui kegagalannya. Sebab, sebagaimana dikatakan Driyarkara, sudah sewajarnya hidup menegara, sebagai realisasi tindakan manusia, mengandung unsur kegagalan. Kebesaran dan kedaulatan negara justru terletak pada kemampuannya dalam menyikapi serta mengakui kegagalan tersebut. Dengan kata lain, kemampuan negara untuk melampaui, dan bukannya melupakan, trauma-trauma masa lalunya. Tindakan politis negara yang paling logis, paling rasional, tapi juga paling minimal, dalam hal ini tidak lain adalah: meminta maaf kepada mereka yang telah dicerabut dari hak-hak dasarnya.

Dalam kaitan dengan prahara G-30-S 1965, 50 tahun setelah peristiwa tersebut terjadi, pada abad ke-21 di mana komunisme dan Marxisme-Leninisme sebagai ideologi praktis telah mandul semandul-mandulnya, penolakan aparatus negara, termasuk kepala negara, untuk meminta maaf memperlihatkan bagaimana kita sebagai bangsa belum dapat melampaui atau men-transendensi trauma-trauma masa lalu kita.

Sebelum kita saling mendakwa dan saling membenarkan posisi masing-masing, mungkin layak jika kita saling memeriksa diri sejauh mana negara telah sungguh konsisten melaksanakan amanat Pancasila dalam hidup bernegara saat ini, seraya saling mengingatkan bahwa “setiap pusat pemerintahan bisa menjadi pusat anarkisme, pusat perekonomian justru dapat menjadi pusat pemelaratan, pusat peradilan menjadi sarang korupsi, dan pusat kebudayaan justru menjadi pusat kebuayaan (Driyarkara, 2006:603).” *

 

Dimuat di TEMPO Media Group Daily Newspaper 30 September 2015.

Topik serupa: Franz Magnis-Suseno, “Membersihkan Dosa Kolektif G30S” (Opini Kompas, 29 September 2015)

 

 

Posted on September 30, 2015 in Artikel, Etika Politik

Share the Story

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top